Aplikasi BOS Pusat 2016 Portable

Kami sampaikan dengan hormat Aplikasi BOS Pusat Portable Tahun 2016. Semoga bermanfaat dalam menyusun Pelaporan BOS Tahun 2016.

Adapun file dapat diunduh : disini

source : http://mtssabilulhudapengok.blogspot.co.id/2015/03/download-aplikasi-bos-2015-edisi-ke-2.html

Standar Harga Bupati Purworejo Tahun 2016

Kami sampaikan dengan hormat Standar Harga Bupati Purworejo Tahun 2016. Mohon dipergunakan dengan sebaik-baiknya, guna menyusun perencanaan belanja operasional di Sekolah.

File dapat didownload disini :

1. ATK dan Penggandaan : disini

2. Alat Kantor dan Perlengkapan Komputer : disini

3. Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mesin : disini

Demikian atas perhatian dan supaya dipedomani dengan sebaik-baiknya.

Jenis Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP)

Mungkin di Sekolah bapak ibu ada yang mendapat Surat Tagihan Pajak dari Kantor Pajak Pratama yang isinya Denda Administrasi Pasal 7 KUP, akan tetapi naifnya kita tidak tahu apa kesalahan kita. Maka dari itu mari kita belajar bersama mengenai sanksi pajak tersebut.

1. Denda Administrasi ( Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 ), dalam hal :
   • SPT Tahunan badan tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 1.000.000 per SPT
   • SPT Tahunan orang pribadi tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT
   • SPT Masa PPN tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 500.000 per SPT.
   • SPT Masa Lainnya tidak disampaikan pada waktunya, sanksi Rp. 100.000 per SPT.
2. Bunga ( Pasal 8 dan Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ), dalam hal :
   • Pajak yang terhutang pada SPT Tahunan lebih besar dari pada penghitungan pajak sementara saat perpankangan penyampaian SPT Tahunan. atas selisihnya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan.
   • Dilakukan pembetulan SPT, dimana pembetulan tersebut mengakibatkan terjadinya kurang bayar. atas kekurangan bayar pembetulan SPT tersebut dikenakan bunga 2% sebulan.
3. Kenaikan ( Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ), yaitu dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran sanksinya berupa kenaikan sebesar 50% (untuk PPh Badan/Orang Pribadi), 100% (untuk PPh Pemotongan/Pemungutan), 100% (untuk PPN) dari jumlah pajak yang kurang/tidak dibayar.
4. Sanksi Pidana :
   • Karena kealpaan, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali jumlah pajak yang terhutang. ( Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 ).
   • Karena sengaja, SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tapi isinya tidak benar dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sebesar 4 kali jumlah pajak yang terhutang. ( Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 )  sumber : http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=102&str=denda.;falah-kharisma.blogspot.com

Materi Sosialisasi RAPBS Perubahan dan Pelaporan BOS 2015

Pada tanggal 23 Februari 2015 telah diadakan Sosialisasi Penyusunan RAPBS Perubahan dan Pelaporan BOS Tahun 2015. Acara tersebut dibuka oleh Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Purworejo, Bp. Sasmito Adi, M.M. Hadir pada kesempatan tersebut Bendahara dan Operator Sekolah yang membantu didalam pelaporan BOS Sekolah. Acara Sosialisasi dimulai pada pukul 08.00 wib dan berakhir pada pukul 10.00 wib. Adapun pemberi materi Sosialisasi adalah Ibu Maria Yuliantig Parwati, S.Pd.

Disini pula kami sampaikan materi sosialisasi bagi bapak ibu bendahara dan temen - temen operator yang belum sempat mengcopy di UPT.

File dapat diunduh : disini

Format Laporan Pendukung Sensus BMD 2014

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa guna mendukung pelaksanaan Sensus BMD 2014 perlu adanya format laporan - laporan yang dilampirkan oleh TK / SD Negeri selain Kertas Kerja Inventaris ( KKI ). Format - Format tersebut Bapak / Ibu lampirkan bersama bukti dukung yang lain seperti : Sertifikat Tanah / Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan, Denah Sekolah, Berita Acara Serah Terima Barang dari Pihak Ketiga, Kuitansi / Nota Pembelian, Surat Pembongkaran Gedung, Bukti Rehabilitasi Gedung, dll ).

Adapun Format Lampiran dapat didownload : disini

Standar Harga Bupati Tahun 2015

Dasar :

Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4 / 455.1/2014 Tanggal 14 Agustus 2014  Tentang : Standarisasi Biaya Kegiatan, Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2015.

Kami sampaikan dengan hormat petikan lampiran Standar Harga Bupati Tahun 2015. Kami sebut petikan karena tidak semua kami cantumkan, hanya berdasar pada belanja rutin Sekolah Dasar atau Sekolah pada umumnya. Bilamana masih terdapat belanja yang belum tercantum pada file yang kami upload, segera hubungi UPT Dikbudpora Purworejo untuk konfirmasi atau langsung menggandakan sesuai kebutuhan sekolah Standar Harga Bupati tersebut.

File dapat didownload : disini

Demikian semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sensus BMD 2014

Kami sampaikan dengan hormat bahwa mulai mulai tanggal 13 Oktober 2014 telah diadakan Check Fisik dan Validasi Kertas Kerja Inventaris di TK, SD, dan SLB Negeri pada lingkungan kerja UPT Dikbudpora Kecamatan Purworejo. Hal yang terkait dengan Kegiatan tersebut diatas diharapkan Bapak Ibu Tim Simda Sekolah menyiapkan KKI, pelabelan, dan data dukung KKI nya tersebut ( Surat Tanah,Berita Acara Hibah, atau Penerimaan barang dan Kuitansi guna mendukung data-data pada KKI ). 

Adapun Tim Simda UPT diantaranya :

1. Handoko SL, S.IP

2. Sugeng Prasetyo, S.Pd

3. Maria Yuliantig Parwati, S.Pd

4. Yulias Setiadji, S.Sos

5. Agus Suleman, A.Md




Guna mendukung data pada KKI sekolah bapak ibu sekalian kami lampirkan blangko-balngko yang dapat bapak ibu download antara lain :

1. Aset Tak Berwujud ( ini dilampirkan untuk barang-barang pada KIB B atau KIB E yang berupa CD Pembelajaran dan Software ).

File dapat didownload : disini

2. Belanja Modal 2014 ( ini dilampirkan untuk pengadaan barang ditahun 2014)

File dapat didownload : disini

3.Usul Penetapan Status ( ini dilampirkan untuk barang-barang berlebih dan Belanja Modal 2014 )

File dapat didownload : disini

4. Usul Penghapusan ( ini dilampirkan untuk barang - barang rusak berat, tidak diketemukan, dan reklasifikasi barang )

File dapat didownload : disini

5. Berita Acara Hibah ( ini dilampirkan untuk pengadaan dari luar pihak ketiga, Komite Sekolah, dan Swadaya Masyarakat )

File dapat didownload : disini

Demikian semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selamat Bekerja !!!

Format LPJ BOS Pendampingan Provinsi Tahun 2014

Kami sampaikan dengan hormat Format LPJ BOS Pendampingan Provinsi Tahun 2014. Laporan dibuat rangkap 4 dan dikumpulkan ke UPT sesuai dengan penjelasan pada Sosialisasi hari Jumat 10 Oktober 2014. Mohon menggunakan stopmap plastik warna hijau untuk pengumpulan SPJ tersebut.

Adapun file dapat didownload : disini

Demikian semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Materi Sosialisasi Sensus Barang Tahun 2014

Kami sampaikan dengan hormat materi Sosialisasi Sensus Barang 2014 di Gedung Arahiwang tanggal 03 September 2014. Bagi Pembantu Pengurus Barang TK /SD / SLB Negeri dapat mempelajari dan langsung bekerja melaksanakan Sensus Barang di sekolahnya masing - masing. Untuk Pelabelan mohon dikoordinasikan di UPT Dikbudpora Kecamatan Purworejo. Terima Kasih.

File dapat didownload : disini

Format Blangko LPJ Bansek 2014

Kami sampaikan dengan hormat Format Blangko LPJ Bansek 2014. Mohon Blangko didownload dan jangan mengganti maupun menambah kode transaksi.

File dapat didownload : disini

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Laporan Barang Pakai Habis Semester 1 Tahun 2014

Kami sampaikan dengan hormat format pelaporan Barang Pakai Habis Pengadaan Semester 1 Tahun 2014. Format mohon diunduh, setelah itu diisi sesuai dengan pembelanjaan Barang Pakai Habis dari Sumber Dana BOS Pusat Reguler maupun Dana Pengembangan Sekolah ( Bansek ), karena sementara ini Pos Anggaran ada di BOS Pusat Reguler, maka dari itu yang dilaporkan pembelanjaan dari Sumber Dana tersebut. Dikirim dalam bentuk softcopy dan hardcopy ( rangkap 2 ) paling lambat 4 Juli 2014. Terima Kasih.

 File dapat didownload : disini

Standar Harga Bupati Tahun 2014

Dasar :

Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 188.4 / 577.1/2013 Tanggal 12 Nopember 2013 Tentang : Standarisasi Biaya Kegiatan, Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2014.

Kami sampaikan dengan hormat petikan lampiran Standar Harga Bupati Tahun 2014. Kami sebut petikan karena tidak semua kami cantumkan, hanya berdasar pada belanja rutin Sekolah Dasar atau Sekolah pada umumnya. Bilamana masih terdapat belanja yang belum tercantum pada file yang kami upload, segera hubungi UPT Dikbudpora Purworejo untuk konfirmasi atau langsung menggandakan sesuai kebutuhan sekolah Standar Harga Bupati tersebut.

File dapat didownload : disini

Demikian semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Form Pemesanan Bansos Buku 2013 Non Muslim

Kami sampaikan dengan hormat susulan Form Pemesanan Bansos Buku 2013 Non Muslim. Dimohon Format didownload selanjutnya diisi kirim ke UPT dalam bentuk print out dan soft filenya. Untuk diperhatikan file ini hanya dipakai oleh Sekolah yang siswanya terdapat Agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha, dan buku - buku ini sebagai pegangan guru bukan untuk siswa. Terima Kasih

File dapat didownload : Disini

Demikian semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Format RAPBS 2014

Berdasarkan hasil Sosialisasi RAPBS Tahun 2014 yang disampikan oleh Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo di Aula UPT Dikbudpora Kecamatan Purworejo, kami sampaikan dengan hormat format RAPBS 2014. 

File dapat didownload : disini

Demikian semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Format Pembelian Bansos Buku Kurikulum 2013 UPT

Kami sampaikan dengan hormat format Pembelian Bansos Buku Kurikulum 2013 UPT Dikbudpora Kecamatan Purworejo. File dapat  didownload pada halama ini dan keterangan lebih lanjut akan kami sampaikan melalui surat resmi Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Purworejo.

File dapat didownload : disini

Purworejo Kembali Raih WTP

Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang Tahun Anggaran 2013, di auditorium kantor tersebut, Jum’at (9/5). Dalam kesempatan itu, kedua kepala daerah hadir bersama Ketua DPRD masing-masing, beserta sejumlah pejabat terkait. Dalam penilaiannya, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, Kabupaten Purworejo berhasil mempertahankan opini WTP, yang telah diraih tahun sebelumnya. Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg menyampaikan terimakasih atas kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan Ti

m BPK. “Di satu sisi hal itu merupakan amanah konstitusi, namun bagi pemerintah daerah ada banyak aspek yang sangat strategis dan itu hanya bisa dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan oleh BPK,” katanya. Hal-hal tersebut menurutnya, antara lain membangun akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah. Selain itu juga memperkuat fungsi manajemen, utamanya aspek pengawasan internal, guna optimalisasi pencapaian kinerja. “Juga membangun birokrat yang profesional, yang bertanggungjawab atas semua program dan kegiatan yang dilakukan di tingkat SKPD, serta mengantar secara efektif proses reformasi birokrasi,” ungkapnya. Menurutnya, upaya Pemerintah Daerah untuk menggapai opini WTP merupakan jembatan manajemen untuk mencapai akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Substansi opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan wahana untuk memotivasi agar proses pertanggungjawaban keuangan yang sekaligus menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah, dicapai secara efektif dan efisien. “Dengan demikian, keseluruhan hasil pemeriksaan, rekomendasi maupun opini yang diberikan, memberi konsekwensi agar Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan segera melakukan langkah-langkah penyempurnaan, baik secara internal maupun sinergis antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah,” katanya. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bambang Adiputranta mengingatkan, atas berbagai kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dimuat dalam LHP, perlu segera mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. “Sesuai amanat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil tindak lanjutnya ke BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima,” tandasnya.

Pengadaan Barang UPT Dikbudpora Kecamatan Purworejo Sem 2

Kami sampaikan dengan hormat Daftar Pengadaan Barang SD Semester 2 dari belanja BOS Pusat, Pendampingan BOS Propinsi, dan Dana Pengembangan. Kepada Bapak / Ibu Pengurus Barang SD supaya berkoordinasi dengan Bendahara untuk menyantumkan riwayat barang, seperti tanggal pembelian dan nomor kuitansi barang. File tiap SD dapat didownload dibawah ini :

1. SD N 1 Cangkrep Lor

2. SD N Kliwonan

3. SD N Plaosan

4. SD N Ngupasan

5. SD N Tirtodranan

6. SD N Sebomenggalan

7. SD N 3 Baledono

8. SD N 2 Cangkrep Lor

9. SD N 1 Pacekelan

10. SLB Negeri

11. SD N Kedungsari

12. SD N Donorati

13. SD N Wonoroto

14. SD N 1 Pangenjurutengah

15. SD N Keseneng

16. SD N Paduroso

17. SD N 1 Baledono

18. SD N 2 Brengkelan

19. SD N Mudal

20 SD N 3 Sidomulyo

21 SD N Cangkrep Kidul

22. SD N Kepatihan

23. SD N Purworejo

24. SD N 1 Mranti

25. SD N 2 Pangenrejo

26. SD N 1 Brengkelan

27. SD N 2 Baledono

28. SD N 2 Pacekelan

29. SD N 2 Ganggeng

30. SD N Semawung

31 SD N Sindurjan

32 SD N 2 Pangenjurutengah

33. SD N 2 Mranti

34. SD N 1 Ganggeng

35. SD N 1 Pangenrejo

36. SD N Tambakrejo

Format SPJ Pendampingan 2013

Kami sampaikan dengan Format SPJ Pendampingan BOS Propinsi Tahun 2013. Disini kami sekedar mencoba membantu bapak ibu bendahara dalam penyusunan / pembuatan pertanggungjawaban SPJ BOS Pendampingan tersebut. Bilamana didalam Format tersebut ada kekurangan mohon dikoreksi dan komunikasikan kepada kami, Bagian Urusan Persekolahan Ibu MY Parwati, S.Pd ataupun Sdr Sugeng Prasetyo, S.Pd. Adapun file-file dapat didownload dibawah ini :

1  Kuitansi A2  : disini ( Mohon diedit dan bagian pekerjaan pilih salah satu , jangan ada coretan)

2. Kas Umum : disini

3. Buku Bank, Kas Tunai, Dan Register Pajak : disini

4. Laporan Pertanggungjawaban : disini

5. Register Penutupan Kas : disini  

6. Surat Pesanan : disini

7. Rincian Obyek Belanja : disini

Demikian semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Format Kuitansi A2 Baru Penggunaan Dana Propinsi

Kami sampikan Dengan Hormat Format Kuitansi A2 dari Anggaran Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten.

Format dapat dapat didownload : disini

Demikian semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Format Pelaporan Belanja Modal Dan Barang Habis Pakai

Bapak Ibu Bendahara BOS Pusat, Pendampingan, dan Pengembangan SD Inti, kami sampaikan dengan hormat Format Pelaporan Belanja Modal dan Barang Habis Pakai Tahun . Mohon data yang dilaporkan konsisten dengan SPJ pada Rincian Penggunan. Mohon check kembali pengeluaran pada Rincian Penggunaan untuk memasukkan laporan tersebut diatas.
Link download Format Pelaporan:
Belanja Modal : disini
Belanja Habis Pakai : disini
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.